Sekretariat

Tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.  

Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

Penyusunan perencanaan dan pengangaran perangkat daerah (jangka menengah, tahunan, semesteran maupun bulanan) dan evaluasi kinerja perangkat daerah meliputi : Renstra, Renja perangkat daerah, RKA/perubahan RKA, DPA/ perubahan DPA, Pelaporan (LkjIP, laporan monev, laporan urusan pemerintahan, laporan lainnya)

Administrasi Keuangan  :

Rangkaian proses administrasi keuangan perangkat daerah meliputi : penyediakan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, dan penyusunan laporan keuangan SKPD (bulanan/ triwulanan/ semesteran)

Umum dan Kepegawaian :

  • Administrasi kepegawaian perangkat daerah meliputi pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian,koordinasi dan penyusunan sistem informasi kepegawaian, monitoring dan evaluasi, dan sosialisasi perundang-undangan.
  • Administrasi BMD perangkat daerah meliputi perencanaan kebutuhan BMD SKPD.
  • Administrasi umum perangkat daerah meliputi penyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan, fasilitasi kebutuhan pelayanan Kunjungan Tamu kedinasan, fasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD baik dalam daerah maupun luar daerah oleh pimpinan dan aparatur lainnya.
  • Pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan meliputi: ppengadaan kendaraan dinas, mebel, peralatan dan mesin, dan sarana prasarana pendukung kantor.
  • Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah meliputi: jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, Listrik, dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
  • Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan meliputi: penyediaan kebutuhan jasa/biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan  dinas. Tujuannya menyediaan kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
Dashboard Indeks Profesionalitas ASN Dinas DIKBUD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025

Indeks PNS

0
Tinggi

Indeks PPPK

0
Tinggi

Total ASN

0
Tinggi
Komponen PNS PPPK
Kualifikasi 19.57 20.00
Kompetensi 31.85 30.73
Kinerja 27.34 26.69
Disiplin 5.00 5.00
Total 83.76 82.42
Data Pegawai Dikbud Sumbawa 2026
Jumlah Pegawai
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa
Tahun 2026
Total Pegawai
0

Kabar Sekretariat Dikbud

BPMP NTB dan Dikbud Kabupaten Sumbawa Perkuat Penyusunan Program Pendidikan Melalui Pendampingan SPM 2026

BPMP NTB dan Dikbud Kabupaten Sumbawa Perkuat Penyusunan Program Pendidikan Melalui Pendampingan SPM 2026

Sumbawa, 11 Mei 2026. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan kegiatan Pendampingan Perencanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan […]

Dikbud Kabupaten Sumbawa Arahkan Pelepasan Peserta Didik 2026 di Sumbawa Berlangsung Sederhana dan Edukatif

Dikbud Kabupaten Sumbawa Arahkan Pelepasan Peserta Didik 2026 di Sumbawa Berlangsung Sederhana dan Edukatif

Sumbawa, 8 Mei 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.3.5/1814/Dikbud/2026 tentang pelaksanaan pelepasan peserta didik Tahun […]