Tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
Penyusunan perencanaan dan pengangaran perangkat daerah (jangka menengah, tahunan, semesteran maupun bulanan) dan evaluasi kinerja perangkat daerah meliputi : Renstra, Renja perangkat daerah, RKA/perubahan RKA, DPA/ perubahan DPA, Pelaporan (LkjIP, laporan monev, laporan urusan pemerintahan, laporan lainnya)
Administrasi Keuangan :
Rangkaian proses administrasi keuangan perangkat daerah meliputi : penyediakan gaji dan tunjangan ASN, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, dan penyusunan laporan keuangan SKPD (bulanan/ triwulanan/ semesteran)
Umum dan Kepegawaian :
- Administrasi kepegawaian perangkat daerah meliputi pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian,koordinasi dan penyusunan sistem informasi kepegawaian, monitoring dan evaluasi, dan sosialisasi perundang-undangan.
- Administrasi BMD perangkat daerah meliputi perencanaan kebutuhan BMD SKPD.
- Administrasi umum perangkat daerah meliputi penyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan, fasilitasi kebutuhan pelayanan Kunjungan Tamu kedinasan, fasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD baik dalam daerah maupun luar daerah oleh pimpinan dan aparatur lainnya.
- Pengadaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan meliputi: ppengadaan kendaraan dinas, mebel, peralatan dan mesin, dan sarana prasarana pendukung kantor.
- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah meliputi: jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, Listrik, dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- Pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan meliputi: penyediaan kebutuhan jasa/biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas. Tujuannya menyediaan kebutuhan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
Dashboard Indeks Profesionalitas ASN Dinas DIKBUD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025
Indeks PNS
Indeks PPPK
Total ASN
| Komponen | PNS | PPPK |
|---|---|---|
| Kualifikasi | 19.57 | 20.00 |
| Kompetensi | 31.85 | 30.73 |
| Kinerja | 27.34 | 26.69 |
| Disiplin | 5.00 | 5.00 |
| Total | 83.76 | 82.42 |
Kabar Sekretariat Dikbud
Kepala Dinas Dikbud Sumbawa Buka Pelepasan Peserta Didik SMPN 1 Sumbawa Besar, Dorong Siswa Terus Berprestasi
Sumbawa, 02 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, Bapak Budi Sastrawan, S.IP., M.Si., menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan […]
Bupati Kabupaten Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP Raih Penghargaan Nasional Revitalisasi Bahasa Daerah, Dikbud Sumbawa Tegaskan Komitmen Lestarikan Bahasa Ibu
Sumbawa, 26 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Sumbawa kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Bapak Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP menerima […]